Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Keberlanjutan Lingkungan dan Sumber Daya Hutan di Indonesia

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia telah memicu perdebatan yang signifikan mengenai dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya hutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis transformasi instrumen perizinan lingkungan di bawah undang-undang tersebut, dengan fokus pada dampaknya secara ekologi, hukum, dan sosio-politik. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta organisasi internasional, penelitian ini mengevaluasi perubahan kerangka regulasi, tren deforestasi, dan risiko keanekaragaman hayati. Temuan menunjukkan bahwa penggantian izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan, penerapan model perizinan berbasis risiko, dan depenalisasi sebagian pelanggaran lingkungan melemahkan mekanisme pencegahan dalam tata kelola hutan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 saja, deforestasi bruto mencapai 216.200 hektar dengan kerugian bersih 175.400 hektar, mencerminkan tren negatif yang terus berlanjut meskipun ada program reboisasi. Selain itu, data BPS mengungkapkan penurunan kritis pada spesies andalan seperti harimau Sumatra, gajah, dan orangutan, yang populasinya tetap berada di bawah tekanan berat akibat kehilangan dan fragmentasi habitat. Hasil ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, meskipun dirancang untuk mempercepat investasi, secara tidak sengaja memperburuk kerentanan ekologi dan kehilangan keanekaragaman hayati. Studi ini menyimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia memerlukan penguatan kembali jaminan hukum, peningkatan kapasitas pemantauan, dan memastikan partisipasi publik yang berarti untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan lingkungan jangka panjang.