Legal Certainty for Policyholders in Cases of Insurance Company Default: A Normative Analysis
DOI:
https://doi.org/10.65310/79pf5v18Keywords:
Default, Legal Certainty, Policyholders, Legal Protection, Insurance Companies.Abstract
The phenomenon of insurance company defaults indicates the existence of legal uncertainty that directly impacts the weak protection afforded to policyholders as the aggrieved party in the contractual relationship. This situation reflects a gap between applicable legal norms and their implementation in practice, particularly regarding supervision, transparency, and dispute resolution mechanisms in the financial services sector. This study aims to analyze legal certainty for policyholders in cases of insurance company defaults through a normative legal approach. The methods used include legislative and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The research results indicate that although the regulatory framework has established protections for policyholders, its effectiveness remains limited due to weak supervision, an imbalance in the positions of the parties involved, and the suboptimal roles of the policy guarantee institution and dispute resolution mechanisms. The discussion underscores the importance of strengthening a legal protection system that is both preventive and repressive to ensure legal certainty and enhance public confidence in the insurance industry.
Downloads
References
Adi Muliawansyah Malie, Zahry Vandawati Chumaida, B. S. A. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Asuransi Pasca Terbentuknya Lembaga Penjamin Polis (LPP). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(2), 258–267. https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11068
Akbar Rayhan Nugroho, Sunaryo, Nenny Dwi Ariani, Yennie Agustin MR, D. M. (2026). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kasus Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 5255–5262. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4013
Dwi Tatak Subagiyo, F. M. S. (2016). Hukum Asuransi (1st ed.). PT REVKA PETRA MEDIA. http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf
Handayani, S. (2022). Aspek Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Asuransi. Jurnal Hukum Acara, 14(2), 88–102.
Hidayah, D. (2024). Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 75–93.
Hidayat, T. (2023). Tata Kelola Perusahaan Asuransi dan Perlindungan Hukum Nasabah. Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 70–85.
Husain, F. (2016). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lex Crimen, 5(6).
Ibrahim, M., & Arifin, Z. (2024). Analisis Program Penjaminan Polis pasca Pengesahan UU P2SK. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik, 6(1), 80–95.
Iip Harnoto Prayogo, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Alhamra, 4(1), 57–72. https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.17162
Kinanti Puput Septiana, Fitria Syahwa Fawdhisa, A. F., & Nugroho, A. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM KASUS GAGAL BAYAR DAN KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 1(5), 40–65. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4013
Miru, A. (2007). Hukum kontrak dan perancangan kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nafisah, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan: Efektivitas LAPS SJK. Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia, Vol. 8, No. 2, hlm. 55-75.
Njatrijani, R., Sutrisno, P. A., & Primastito, C. A. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(2), 149–160. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.149-168
Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. UNES Law Review. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2236
Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Prabowo, R. (2023). Keterbukaan Informasi Keuangan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum. Jurnal Hukum Ekonomi, 9(3), 125–140.
Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi
Purba, B., Pieries, J., & Widiarty, W. S. (2024). Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditur Preferen Akibat Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Suatu Perusahaan. Action Research Literate, 8(12), 3436–3451. https://doi.org/10.46799/arl.v8i12.2529
Rahyani, W. S. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (The Independence Of The Financial Services Authority Perspectives In Law Number 21 Year 2011 Concerning The. Daftar Isi, 361.
Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Locus Journal of Academic Literature Review, 109-116. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Rohmatika, F. (2024). Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi. JREA : JURNAL RISET EKONOMI DAN AKUNTANSI, 2(1), 183–188. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i1.1310
Sastrawati, N. (2021). Hukum Asuransi: Perlindungan Pemegang Polis dalam Perspektif Regulasi Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 35–50.
Setiawan, R. (2024). Evolusi Peran LPS dalam Industri Asuransi pasca UU P2SK. Jurnal Hukum Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No. 1, hlm. 130-150.
Siahaan, P. (2022). Kedudukan Kreditur Preferen bagi Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. Jurnal Lex Specialist, 5(2), 150–165.
Sinambela, J. (2025). PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA KARENA TIDAK DIUNGKAPKANNYA RISIKO KESEHATAN. Fiat Iustita; Jurnal Hukum, 6(1), 306–312.
Siregar, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Asuransi dan Perlindungan Nasabah. Jurnal Hukum Bisnis Terapan, Vol. 10, No. 3, hlm. 190-210.
Siregar, D. R. R., & Siregar, A. A. (2024). Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7(3), 10620.
Subekti. (2001). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Alhamra Jurnal Studi Islam, 75-72.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (2011).
