Legal Certainty Regarding Unregistered Prenuptial Agreements in Mixed-Nationality Marriages Concerning Land Ownership Rights
DOI:
https://doi.org/10.65310/m5zszw27Keywords:
Land Ownership Rights, Legal Certainty, Marriage Agreement, Mixed Marriage, Registration.Abstract
A marriage agreement serves as a legal instrument for separating marital assets in mixed marriages, particularly when one party is a foreign national and the marital assets include land. The failure to register a marriage agreement may create legal issues concerning the status of marital assets and the binding effect of the agreement on third parties. This study aims to analyze the legal consequences of an unregistered marriage agreement in mixed marriages concerning land ownership rights and to examine its legal certainty. This study employs a normative juridical method using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed through grammatical and systematic interpretation and legal construction. The findings indicate that failure to fulfill formal requirements under the legal regime preceding Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 may cause a marriage agreement to lose its legal force, while a valid but unregistered agreement does not bind third parties. This condition affects the status of marital assets and the position of land ownership rights under the nationality principle. Legal certainty remains predominantly curative, indicating that the execution and registration of marriage agreements should be fulfilled as an integrated legal protection mechanism.
Downloads
References
A.P. Parlindungan. (2009). Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria. Mandar Maju.
Adrian Sutedi. (2010). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya. Sinar Grafika.
Agus Yudha Hernoko. (2010). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Kencana.
Habib Adjie. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama.
Hidayah, F. N. (2021). Perjanjian kawin dalam perkawinan campuran dan implikasinya terhadap hak milik atas tanah (Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23.
Lidya Rahmadani Hasibuan. (2020). Perjanjian kawin: Pengaturan dan permasalahannya. Kencana.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016a). Putusan Nomor 45 P/HUM/2016, 29 Desember 2016.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016b). Putusan Nomor 598 PK/Pdt/2016, 24 November 2016.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Maharani, G. (2022). Pelaksanaan perjanjian kawin setelah berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam kaitannya dengan hak atas tanah (Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Airlangga).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
Pengadilan Tinggi Bandung. (2016). Putusan Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG, 22 November 2016.
Pratama, F. F. (2026). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 6(2), 1845-1851. https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i2.3039
Puspitasari, D. (2019). Akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak kepemilikan atas tanah di Indonesia (Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Gadjah Mada).
Putra, M. R. R., Susetyo, H., & Afdol, A. (2022). Kedudukan Hak Atas Tanah Di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran (Studi Putusan MK No: 69/PUU/XIII/2015). Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 11(1), 34-46. https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393
Ramadhan, R., Martanti, Y., & Sahril, I. (2026). Kepastian Hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang Dikuasai oleh Warga Negara Asing akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran. CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 3(2), 312-324. https://doi.org/10.62335/cendekia.v3i2.2352
Sary, N. K. A. A., & Putra, I. M. W. (2025). Konsekuensi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Campur Terhadap Kepemilikan Tanah: Dinamika Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Benda. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(01), 84-102. https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p7
Setiawan, K. O. (2023). Hukum Perkawinan Campuran dan Hak Atas Tanah di Indonesia. Hukum dan Demokrasi (HD), 23(4), 190-211. https://journal.stih-pgl.ac.id/ojs-stih/index.php/jhd/article/view/33
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Wibawa, A. C. (2017). Kepastian hukum perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia).
Wijaya, H. K. (2023). Kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian kawin yang terdaftar (Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya).
