Legal Certainty of Termination of Employment due to Company Efficiency Based on Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation
DOI:
https://doi.org/10.65310/vpva8t20Keywords:
Termination of Employment, Company Efficiency, Legal Certainty, Job Creation Law, Socio-Legal.Abstract
Termination of employment (PHK) due to company efficiency poses significant legal and social challenges in Indonesia, especially after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This study uses a normative juridical approach to analyze legal provisions, court decisions, and legal literature related to efficiency-based PHK, with a systematic and teleological interpretative framework. The results of the analysis show that although the Job Creation Law stipulates procedures and normative rights for workers through Articles 161–165, there are normative and implementative gaps that cause legal uncertainty, social conflict, and the risk of procedural injustice for workers. The socio-legal study shows that the effectiveness of legal norms depends not only on formal compliance by companies, but also on the integration of norms, practices, and the socio-economic conditions of workers. These findings emphasize the need for participatory mediation mechanisms, procedural transparency, and consistent protection of normative rights to strengthen legal certainty and social justice in the practice of efficiency-based termination. This research provides theoretical and practical contributions to the development of labor laws that are responsive to social dynamics.
Downloads
References
Ananto, R. W., & Tarigan, A. E. (2025). Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Studi Kasus: Putusan Nomor 27/Pdt. Sus-PHI/2023/PN. Tjk Jo Putusan Nomor 849 K/Pdt. Sus-PHI/2024. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 10906-10927. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2855.
Annisa, O. C. N. (2023). Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja. Journal Equitable, 8(1), 129-143. https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4494.
Basri, B. A. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Pasca Perpu Cipta Kerja (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/PDT. Sus-PHI/2022). Journal of Syntax Literate, 9(1). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14732.
Hendrik, H., Hendro, G., & Hutomo, P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Global Education, 4(3), 1592-1599. https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1124.
Iriyanto, E., & Nugroho, A. (2023). Analisis Yuridis Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Tidak Diikuti Dengan Penutupan Perusahaan Yang Disebabkan Perusahaan Mengalami Kerugian. Novum: Jurnal Hukum, 10(04), 28-39. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47516.
Jahari, A., & Artita, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Case Law: Journal of Law, 4(2), 79-100. https://doi.org/10.25157/caselaw.v4i2.3264.
Lubis, A. H. (2025). Analisis Pengaturan Ketenagakerjaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 229K/Pdt. Sus-Phi/2022). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(5). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.1717.
Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Napitupulu, D. R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(5), 2119-2135. https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7454.
Nurhasanah, N., & Hikmawati, E. (2025). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Outsourcing dan Fleksibilitas Kontrak Kerja Pasca Putusan Nomor: 168/Puu-Xxi/2023. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(3), 5569-5575. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2185.
Nururrohim, T. S., Warka, M., & Zeinuddin, M. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Yang Di Phk (Pemutusan Hubungan Kerja) Pada Pasca Undang Undang Cipta Kerja. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(3), 1263-1272. https://doi.org/10.53625/jirk.v4i3.8263.
Pratama, A., Afrita, I., & Triana, Y. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(6), 5298-5307. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17116.
Pratama, N. A., & Nurhayati, S. (2025). Analisis Putusan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Yang Putus Karena Usia Pensiun (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt-Sus-PHI/2024/PN MDN). Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 4(4), 733-744. https://doi.org/10.37676/mude.v4i4.9161.
Purnamasari, D., Wijaya, F., & Budiman, A. (2023). Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Berat Ditinjau Dari Kepastian Hukum. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(5), 3505-14. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1953.
Rahmat, D. (2024). Tinjauan Yuridis Nilai Pesangon Perusahaan Melakukan Efisiensi Setelah Di Berlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Lex Omnibus: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, 1(1), 8-18. https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v1i1.36.
Salamena, H. J. O., & Saleh, M. (2025). Perubahan Hak Normatif Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3(2), 1-13. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1188.
Setiadi, M. P., & Rasji, R. (2025). Kepastian Hukum dalam Perlindungan Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja Tetap di Perusahaan Outsourcing: Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 267/Pdt. Sus-PHI/2022/PN. Jkt. Pst. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 20(4), 10-21070. https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1398.
Setiawan, A. H. (2024). ASPEK YURIDIS Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(2), 1293-1302. https://doi.org/10.53625/jirk.v4i2.8471.
Sihabillah, A., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Menakar Keadilan dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak: Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(5). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.846.
Tanera, L., & Gunadi, A. (2025). Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Hak Pekerja Pasca UU Cipta Kerja. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9(4), 809-827. https://doi.org/10.24269/ls.v9i4.11838.
Zulfikar, Z., Hendrawati, S., & Wahyudi, W. (2025). Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh PT. Uli Dihubungkan Oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja: Studi Putusan 108/PDT. SUS-PHI/2022/PN SRG. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 4997-5010. https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2086.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Achmad Nurwachid, Deki Satriawan, Hery Kurniawan Zaenal, Yudhistira Prawira Utama, Marco Orias (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
